Komisi V DPRD Jabar Soroti Lemahnya Pendataan Lulusan SMK

Klik

Komisi V DPRD Jabar kunjungi SMKN 1 Sukatani Purwakarta

PURWAKARTA, Faktabandungraya,--- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai lemahnya pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu akar persoalan utama dalam pengembangan pendidikan vokasi di Jawa Barat. Minimnya data komprehensif mengenai kondisi lulusan dinilai menyulitkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Selama ini, laporan pendidikan lebih banyak menonjolkan capaian dan keberhasilan program, sementara informasi terkait kondisi lulusan pasca-kelulusan, seperti tingkat serapan kerja, kewirausahaan, maupun pengangguran, masih sangat terbatas.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, S.I.P., saat kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar ke Kabupaten Purwakarta dalam rangka monitoring program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Sukatani, Selasa (27/1/2026).

George mendorong agar seluruh SMK di Jawa Barat melakukan pendataan alumni secara berkelanjutan dan sistematis. Pendataan tersebut mencakup persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian, bekerja di luar bidangnya, berwirausaha, melanjutkan pendidikan, hingga yang belum terserap di dunia kerja.

“Data ini sangat penting sebagai bahan evaluasi kebijakan. Tanpa data yang jelas, perbaikan pendidikan vokasi akan sulit dilakukan secara tepat,” ujarnya.

Menurut George, selama ini pendidikan vokasi kerap berjalan apa adanya tanpa ditopang data kuat serta dukungan sarana dan prasarana yang benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita harus jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan,” tegasnya.

Ia menambahkan, SMK harus mampu mencetak lulusan yang siap kerja dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh karena itu, selain penguatan kurikulum, ketersediaan fasilitas praktik dan peralatan yang relevan dengan perkembangan industri menjadi kebutuhan mutlak.

Masukan tersebut, lanjut George, akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi agar kebijakan pendidikan vokasi ke depan lebih berbasis data dan menjawab kebutuhan riil di lapangan.

“Harapannya, pendidikan SMK di Jawa Barat benar-benar mampu melahirkan lulusan yang kompeten, terserap dunia kerja, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*/sein).