 |
| Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., saat menjadi narasumber Kuliah Bareng Birokrat Kota Bandung, di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu, 31 Januari 2026. (Foto: Humpro) |
Hal tersebut disampaikan Rizal Khairul
saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Kota
Bandung yang diselenggarakan Program Studi Administrasi Publik Universitas
Muhammadiyah Bandung (UMB), di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu
(31/1/2026).
Menurut Rizal, investasi anggaran di
sektor pendidikan merupakan langkah cerdas untuk menyiapkan masa depan bangsa.
Ia mencontohkan kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang dinilai
telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan
sekaligus jumlah lulusan.
“Investasi cerdas itu adalah
mengalirkan anggaran pendidikan untuk masa depan Indonesia. Dampaknya bisa
dirasakan dari meningkatnya kualitas pendidikan dan jumlah lulusan yang
dihasilkan,” ujarnya di hadapan mahasiswa dan tenaga pengajar yang hadir.
Dalam pemaparannya, Rizal menjelaskan
bahwa visi Indonesia Emas 2045 merupakan janji sekaligus tantangan strategis
untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan tingkat inovasi yang tinggi pada
peringatan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, diperlukan
transformasi birokrasi yang adaptif dan inklusif.
Ia menilai, birokrasi Indonesia saat
ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti struktur yang kaku,
kurang responsif terhadap dinamika tuntutan masyarakat, serta aparatur sipil
negara (ASN) yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi. Padahal, sekitar
60 persen ASN saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z.
“Kebutuhan birokrasi ke depan harus
selalu adaptif dan inovatif. Dibutuhkan perubahan pola pikir dan pola kerja,
solusi kreatif dari generasi muda, serta pemerintahan yang transparan dan
responsif,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut,
Rizal menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja birokrasi yang menarik
dan memberdayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pegawai muda dalam
proses pengambilan keputusan, mempercepat adopsi teknologi, serta menerapkan
strategi rekrutmen yang tepat.
“Menuju Indonesia Emas 2045 mendorong
birokrasi yang lebih responsif dan inklusif demi terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik di era modern. Di sinilah pendidikan menjadi mesin
penggerak utama pemerintahan berkelanjutan,” katanya.
Rizal juga menyoroti perlunya strategi
implementasi kebijakan pendidikan yang efektif, melalui sinkronisasi kebijakan
pusat dan daerah, penyamaan persepsi, penguatan pemahaman teknis, serta
dukungan penuh terhadap peran guru.
Selain itu, ia mendorong upaya
pemutusan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah melalui pendanaan
inovatif, adaptasi kurikulum berbasis kearifan lokal, serta penguatan
partisipasi masyarakat berbasis nilai.
“Yang tidak kalah penting adalah
membangun kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Kolaborasi ini diperlukan agar pengelolaan sumber daya dalam implementasi
kebijakan dapat berjalan efektif. Saya berharap energi mahasiswa hari ini kelak
benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan dibutuhkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan
sejumlah narasumber lainnya, di antaranya dosen Universitas Pendidikan
Indonesia Tasikmalaya Risbon Sianturi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota
Bandung Dr. Rini Ayu Susanti, serta Founder Prisma Muda dan Duta Bava Jawa
Barat Alfath Fadillah Ridwannur. Hadir pula Sekretaris Program Studi Administrasi
Publik UMB Yayan Andri dan dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi
Publik Fatmawati. (*/red).
.jpeg)
.jpeg)