| Anggota DPRD Jabar Diah Fitri Maryani SE, MM dari Fraksi PDIP (foto:ist.hs.id) |
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat
Diah Fitri Maryani, SE, MM dari Fraksi mengatakan, Hari Jadi ke-81 Jabar harus
menjadi momentum refleksi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Menurutnya, peningkatan kualitas
layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, harus
menjadi prioritas agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga lapisan
masyarakat paling bawah.
“Di usia ke-81 tahun ini, DPRD
bersama Pemprov Jabar terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pembangunan di
seluruh sektor, termasuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan
bermasyarakat,” ujar Diah saat ditemui di sela peringatan HUT ke-81 Jabar di
Gedung DPRD Jabar, Rabu (19/8/2026).
Diah menilai tema HUT ke-81 Jabar,
“Merawat Tradisi, Tumbuh Mandiri, Melangkah Bersama dalam Harmoni”, serta
semangat “Lembur Diurus, Kota Ditata”, memiliki pesan penting bagi arah
pembangunan Jawa Barat ke depan.
Menurutnya, menjaga tradisi berarti
mempertahankan nilai luhur dan jati diri masyarakat di tengah modernisasi.
Sementara tumbuh mandiri harus diwujudkan melalui penguatan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja dan optimalisasi potensi lokal.
Adapun semangat melangkah bersama
dalam harmoni, kata Diah, menegaskan pentingnya gotong royong antara pemerintah
dan masyarakat. Pembangunan juga harus merata, baik di kawasan perdesaan maupun
perkotaan.
“Sebagai Komisi V yang membidangi
kesejahteraan masyarakat, kami tentunya sangat mendorong agar pelayanan dasar
masyarakat benar-benar menjadi prioritas pembangunan. Dengan begitu, Jawa Barat
bisa menjadi daerah yang maju, nyaman dan berdaya saing,” kata Diah anggota Komisi V ini.
Namun, Diah mengingatkan masih
terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kemiskinan dan
pengangguran, serta kebutuhan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
menjadi tantangan yang tidak boleh diabaikan.
Karena itu, DPRD Jabar terus
mendorong Pemprov Jabar meningkatkan investasi yang mampu membuka lapangan
pekerjaan. Di saat yang sama, reformasi birokrasi harus menghasilkan pelayanan
publik yang lebih responsif, cepat, tepat dan prima.