HUT ke-81 Jabar, DPRD Dorong Desa dan Kelurahan Maju Berbasis Lingkungan, Birokrasi Makin Responsif

Klik

Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati (DKT)

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Jawa Barat menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga menjaga lingkungan, mengembangkan potensi lokal, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan pembangunan desa dan kelurahan harus dirancang secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan karakter wilayah dan kearifan lokal.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur. Potensi ekonomi dan sosial masyarakat harus ikut diperkuat, sementara kelestarian lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan.

“Pembangunan desa dan kelurahan berbasis kearifan lingkungan tetap harus diawasi. Jangan hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat potensi wilayah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rahmat di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).

Ia menegaskan, kemajuan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pemerintahan. Fasilitas publik yang semakin baik akan kehilangan makna apabila tidak diikuti pelayanan pemerintah yang cepat, transparan, efektif, dan mampu merespons kebutuhan warga.

“Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga. Pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan beriringan,” katanya.

Digitalisasi Jangan Jadi Kesenjangan Baru

Rahmat juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam transformasi pelayanan publik. Menurutnya, teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memangkas proses pelayanan, bukan justru menambah hambatan bagi masyarakat.

Karena itu, penerapan layanan digital perlu disertai pemerataan infrastruktur teknologi, peningkatan kemampuan aparatur desa dan kelurahan, serta penguatan literasi digital masyarakat.

“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menjadi hambatan baru. Masyarakat di desa maupun kelurahan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah,” ujarnya.

Rahmat menilai keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem yang digunakan pemerintah. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama apakah pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan berkualitas.

Momentum HUT ke-81 Jabar, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa pembangunan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Desa dan kelurahan harus semakin maju tanpa kehilangan karakter, potensi, dan lingkungannya. Sementara birokrasi harus semakin mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan. Ini yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” pungkas Rahmat. (*).