Belajar Satu Data Bandung, Langkat Ingin Benahi Tata Kelola Data Pemerintahan

Klik

Kabuapten Langkat belajar ke Kota Bandung terkait pengelolaan Satu Data Indonesia

 

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Bandung menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemkab Langkat datang langsung untuk mempelajari praktik pengelolaan data Bandung sebagai bahan pembenahan sistem data pemerintahan di daerahnya.

Pelaksana Tugas Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengatakan, pembenahan Satu Data Indonesia menjadi agenda penting, termasuk menyesuaikan struktur dan peran dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Langkat.

“Kami ingin belajar kepada Pemerintah Kota Bandung terkait bagaimana proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bandung sehingga bisa berhasil seperti saat ini,” ujar Tiorita saat berkunjung ke Pendopo Kota Bandung, Rabu (16/9/2026).

Menurut Tiorita, Forum Satu Data Indonesia di Langkat baru aktif pada 2026 dan kini tengah memfinalisasi usulan data yang akan ditetapkan sebagai daftar data Kabupaten Langkat.

Langkah pembenahan itu juga dilakukan setelah adanya Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 91 Tahun 2025 terkait perubahan penyelenggaraan Satu Data di tingkat daerah.

Tiorita mengungkapkan, berdasarkan evaluasi sementara Kementerian PPN/Bappenas, Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Langkat pada 2025 berada di angka 44,74 poin.

“Kami ingin menggali dan mempelajari praktik baik Kota Bandung untuk dapat kami adopsi dan kami terapkan di Kabupaten Langkat,” katanya.

Data Jadi Dasar Kelola Aset

Pemberian cindramata kab Langkat ke Wailkota Bandung

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut studi tiru tersebut. Ia menjelaskan, Satu Data tidak sekadar menyatukan informasi antarperangkat daerah, tetapi juga menjadi fondasi dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan, termasuk pengelolaan aset dan pertanahan.

Farhan menyebut Pemkot Bandung memiliki sekitar 12.000 bidang aset yang tersebar pada luasan relatif kecil. Kondisi itu membuat akurasi data menjadi krusial, terutama dalam proses verifikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Makanya Forum Satu Data ini jadi sangat penting untuk kita, terutama sebagai bahan untuk berkoordinasi dengan BPN,” ujar Farhan.

Rombongan Pemkab Langkat selanjutnya dijadwalkan mengunjungi Bandung Command Center untuk melihat secara langsung aspek teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bandung.

Studi tiru ini diharapkan menjadi ruang pertukaran pengalaman agar pengelolaan data di Langkat semakin terintegrasi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat. (ray/red).