Tati Supriati Irwan Dorong Tata Kelola Hutan Pangandaran Lebih Berkelanjutan

Klik

Anggota Komisi II DPRD Jabar Hj. Tati Supriati Irwan dari Fraksi Golkar

PANGANDARAN, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi II DPRD Jawa Barat memperkuat pengawasan sektor kehutanan dengan meninjau langsung Satuan Pelayanan (Satpel) Kehutanan Pangandaran di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Anggota Komisi II DPRD Jabar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., untuk melihat efektivitas pelayanan kehutanan sekaligus memastikan program perlindungan lingkungan berjalan di lapangan.

Tati menilai pengelolaan hutan tidak bisa hanya berorientasi pada kelestarian kawasan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem.

“Setiap program perlindungan lingkungan harus dipastikan berjalan optimal. Sinergi lintas sektor menjadi penting agar potensi kehutanan dapat dikelola secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tati.

Menurutnya, Pangandaran memiliki karakter wilayah yang strategis karena sektor kehutanan, lingkungan, pariwisata dan kawasan pesisir saling berkaitan. Karena itu, pengelolaan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi agar pembangunan tidak menimbulkan tekanan baru terhadap lingkungan.

Komisi II saat kunker ke Satpel CDK Wilayah VII di Pangandaran 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga mengevaluasi pelaksanaan program serta fungsi Satpel Kehutanan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di daerah.

Tati menegaskan DPRD Jabar akan terus mendorong penguatan kelembagaan dan instrumen kebijakan sektor kehutanan, termasuk program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Kami ingin program kehutanan ke depan lebih tepat sasaran, masyarakat sekitar hutan ikut diberdayakan, dan kelestarian ekosistem tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Pengawasan langsung tersebut menjadi bagian dari komitmen Komisi II DPRD Jabar memastikan kebijakan kehutanan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (Adip/sein).