Perlu diketahui oleh adik-adik Mahasiswa, bahwa gagasan dan perencanaan pembangunan BIJB, murni digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan didukung penuh oleh DPRD Jabar. Karena sampai saat ini Provinsi Jabar belum memiliki Bandara bertarap Internasional. Sehingga dewan mendukung penuh pembangunan BIJB.
Hal ini dikatakan Iqbal didampingi Yusuf Fuadz yang juga anggota Komisi I DPRD Jabar, dihadapan sekitar 50 Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Korwil Jabar , ketika malakukan aksi unjuk rasa dihalaman kantor DPRD Jabar, Senin (23/10).
Dalam aksi mahasiswa tersebut, salah satu tuntutan Mahasiswa meminta agar DPRD Jabar menolak pembangunan BIJB yang dinilai telah merugikan masyarakat Kertajati Kabupaten Majalengka.
Iqbal mengatakan, walau bagaimanapun juga kita sebagai warga Jabar tentunya harus berbangga atas keberadaan BIJB. Hal ini kenapa, karena sudah jerih panyah provinsi Jawa Barat merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk membuat Bandara bertarap internasional, apalagi saat ini pembangunan tinggal 20% lagi finishing untuk pelaksanaan di terminalnya, termasuk Runway yang sudah mencapai 2.500 meter, kurang 500 meter lagi yang mentok soal pemebebasan lahan di Desa Sukamulya.
Adapun terkait warga yang enggan melepaskan lahannya untuk BIJB, menurut Iqbal, warga Desa Sukamulya, bukan menolok pembangunan BIJB tapi, mereka minta agar penggantian lahan ganti rugi belum menemui titik temu harganya. Namun melalui perjuangan dan musyarawah yang cukup alot antara tim pembebesan lahan dengan warga Desa Sukamulya yang lahannya akan terkena.
“Alhamdulillah, akhirnya warga Sukamulya yang semula bersikeras tidak mau melepaskan lahan, akhir kini sudah bersedia”, ujar Iqbal.
Lebih lanjut Iqbal mengatakan, secara keseluruhan bahwa kawasan untuk BIJB diperlukan lahan seluas 5.000 Hektar, ada lahan persawan dan perumahan warga akan beralih fungsi. Hal inni tentunya berdampak positif dan negative, ini pasti terjadi.
Dari 5.000 Ha terdiri untuk runway seluas 1.800 Ha nsmun yang baru terbebaskan baru seluas 1.000 Ha, ditambah lagi untuk area aerositi untuk disekilingnya kini dirubah menjadi aerometrolis, jelasnya.
Sekarang pemerintah pusat dan provinsi bekerja sama untuk akses ke dan dari Bandara BIJB, terutama untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Majalengka, juga terpenuhi syarat-syarat Bandara Internasional. Yaitu untuk akses masuk Bandara Internasional harus melalui jalan Tol yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk jalan non tol sesuai dengan keinginan masyarakat Majalengka juga terpenuhi. Mudahan-mudahan pada akhir 2018 nanti semua sudah terpenuhi.
Selain itu, kita juga berharap mudah-mudahan pembangunan BIJB tepat waktu, sehingga dapat dipergunakan sebagai Bandara Internasional untuk pemberangkatan Haji pada tahun 2018 mendatang, tandasnya. (sein).
