BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar DR.Ineu Purwadewi Sundari dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangkaian HUT ke 74 Kemerdekaan RI tahun 2019, di Gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro No 27 Bandung, Jumat (16/8-2019). Turut hadir juga perwakilan Kodam III/Slw, Polda Jabar, Kejati, Pengadilan Tinggi Jabar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Jabar, para pimpinan SKPD, karyawan Teladan dan atau berprestasi tingkat provinsi Jabar.
Menanggapi isi pidato Presiden Jokowi di hadapan anggota MPR (DPR dan DPD RI) di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, menurut Gubernur Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil mengatakan, pak Presiden mengingatkan bangsa Indonesia tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan.
“Salah satu (tantangan) persiapan bangsa Indonesia menghadapi revolusi 4.0 yang mungkin menghilangkan pekerjaan tapi juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru, SDM (Sumber Daya Manusia) harus disiapkan,” kata Emil.
“Kerja sama lembaga diperkuat, kemudian peraturan-peraturan dari pusat sampai daerah yang bukan soal kuantitasnya tapi juga kualitas,” tambahnya.
Emil pun mengatakan bahwa kualitas aturan yang diharapkan Presiden Jokowi sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat melalui semangat reformasi birokrasi.
“4.0 kita siapkan, bahkan kita ada rencana MoU (nota kesepahaman) membuat SMK 4.0 di Purwakarta, sedang kita siapkan sebagai prototype,” ujar Emil.
Dalam pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa. Tetapi Indonesia adalah seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas hingga pulau Rote. Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. “Indonesia maju bukan hanya karya presiden, wapres, legislatif ataupun karya yudikatif. Tapi keberhasilan Indonesia adalah hasil karya pemuka agama, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, nelayan, serta seluruh karya anak bangsa,” tegasnya.
Selain itu, manajemen, sistem, dan tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan baik, bukan melalui prosedur yang panjang. “Tata kelola pemerintahan yang baik bukan dilihat dari tata kelola yang panjang, tapi dari prosedur yang cepat dan sederhana yang bisa mendorong kecepatan dan lompatan kemajuan,” ucap Jokowi.
Sementara itu, terkait rencana pemindahan Ibu kota Indonesia, dimana Presiden Jokowi meminta izin di hadapan para anggota DPR dan DPD RI untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan menggantikan Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol atau identitas bangsa, tapi representasi kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan visi Indonesia maju.
Menanggapi rencana pemindahan ibu kota, Emil mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan, kata Emil, pemindahan ibu kota mencerminkan Indonesia sentris.
“Tidak ada masalah, itu untuk kepentingan bangsa. Indonesia ini tidak boleh Jawa sentris, tapi harus Indonesia sentris. Maka dengan pesan pemindahan ibu kota, itu mengindikasikan semangat Indonesia sentris,” kata Emil.
Untuk itu, tentunya Jabar akan terus memainkan perannya dengan baik untuk masyarakat dan bangsa,meskipun ibu kota negara pindah ke Kalimantan.
“Jawa Barat mengikuti sejarah, pada saat menyangga ibu kota kita akan berperan dengan baik. Pada saat nanti Jakarta hanya sebagai pusat ekonomi bukan ibu kota lagi, kita juga akan menjalankannya dengan baik,”tandasnya. (hms/red).
