Asisten Menaker RI Sosialiasikan Kartu Prakerja di Kantor Disnakertrans Jabar

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Presiden Jokowi telah mencanangkan pada Bulan April 2020, akan melounching Kartu Prakerja sebanyak 500ribu pc di enam provinsi yaitu Jabar, Jatim, Banten, Bali dan Kepulauan Riau.

Menurut Asisten Menteri Tanaga Kerja, Eva Fatimah, Pemerintah Pusat sedang mempersiapkan sebanyak 2 juta Kartu Prakerja. Namun, untuk tahun 2020 ini, akan diberikan sebanyak 500ribu kartu prakerja kepada masyarakat di 6 provinsi.

Provinsi Jabar merupakan salah satu dari enam provinsi yang dilounchingnya Kartu Prakerja, pada bulan april mendatang, kata Eva Fatimah dalam Rakor Teknis Program Persiapan Peluncuran Kartu Prakerja, di Gedung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Barat, Kamis (12/3/2020).

Dalam rakornis tersebut, selain diikuti karyawan Disnakertrans Jabar, juga dihadiri perwakilan dari OPD Jabar terkait, Pempinan Disnakertrans Kab/kota, Apindo, Organisasi Buruh, dan undangan lainnya.

Dikatakan, Program Kartu Prakerja bukan Jaminan terhadap penganggur untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Tetapi Kartu Prakerja ini merupakan kartu untuk meningkatkan kompetensi pemegangnya/ pengangguran. Baik, penganggur pencari kerja; Penganggur Korban PHK dan Penganggur Dampak Virus Covid 19.

Nanti para penganggur ini akan mendapatkan pelatihan hingga memperoleh sertifikat kompeten dari lembaga sertifikasi profesi. “Itulah manfaat kartu Prakerja. Jadi bukan untuk mendapatkan subsidi, seperti yang sekarang digadang-gadang,” tegasnya.

Eva menambahkan, kenapa Menaker memilih provinsi Jabar sebagai tempat melounching Kartu Prakerja, karena ada beberapa potensi yang mendukungnya, antara lain, jumlah penduduk, jumlah penganggur, dan jumlah industrinya banyak.

Sementara itu, Tim Sosialisasi di Kemenaker RI dalam paparannya menjelaskan Syarat dan cara mendapatkan Kartu Prakerja.

Syarat mendapatkan Kartu Prakerja

Untuk mendapatkan Kartu Prakerja sangat mudah yaitu : Pendaftar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); berusia di atas 18 tahun; dan Tidak sedang menjalani pendidikan apapun. Pendaftar yang akan menerima kartu Pra-Kerja dapat melakukan pendaftaran dan seleksi secara online dalam laman resmi Kemnaker.

Berikut ini cara mendapatkan kartu Pra-Kerja secara online :

1. Mendaftar melalui situs Kemnaker

2. Ikuti proses seleksi secara online ; Pemerintah akan melakukan proses seleksi secara online dan Hasil seleksi akan diumumkan melalui situs Kemnaker.

3. Memilih lembaga pelatihan; Jika peserta lulus seleksi, selanjutnya perlu memilih lembaga pelatihan vokasi. Pemilihan tersebut dilakukan melalui website atau aplikasi.

4. Mengikuti pelatihan; Selanjutnya, peserta akan mengikuti pelatihan sesuai lembaga yang dipilih.
Terdapat dua pilihan pelaksanaan pelatihan. Pertama bisa dilakukan secara tatap muka langsung dan BIasa melalui Daring.

5. Biaya pelatihan sekira Rp 3 juta hingga Rp 7 juta yang ditanggung pemerintah (APBN).

6. Mengikuti uji kompetensi. Setelah mendapat sertifikasi kompetensi, peserta dapat mengikuti uji kompetensi. Biaya akan disubsidi dari Kartu Pra-Kerja hingga Rp 90 ribu.

7. Mendapat Insentif; Peserta akan mendapat insentif persiapan melamar pekerjaan, insentif tersebut sebesar Rp 500 ribu.

8. Memberi penilaian dan evaluasi; Peserta harus memberikan penilaian dan evaluasi terhadap proses pelatihan yang telah diikuti.

9. Mengisi survei; Terakhir peserta harus mengisi survei pekerjaan, dilakukan secara periodik.  Hal tersebut untuk mendapat data mengenai status peserta sudah mendapat kerja atau belum.



Kepala Disnakertrans Jabar M. Ade Afriandi menyambut sangat positif digelarnya Sosialisasi Kartu Prakerja yang dilakukan oleh Tim Kemenaker RI. Apalagi sudah ditetapkan bahwa provnsi Jabar akan dijadikan tempat lonching Kartu Prakerja pada bulan April mendatang.

" Sangat tepat Jabar dijadikan tempat Lounching Kartu Prakerja, karena jumlah penduduk Jabar hampir mencapai 50 juta jiwa atau 20 % dari total penduduk Nasional. Dengan angka penganguran mencapai 7,9 persen. Selain itu, di Jabar terdapat sekitar 4ribu perusahaan berbagai jenis ada di Jabar ", ujar Ade.

Ade mengungkapkan ada data sebanyak 835 kasus hubungan industrial yang berdampak sebenyak 90 ribu PHK. Untuk itu, tadi kita minta agar dari 500ribu yang akan dibagikan, Jabar minta sekitar 90ribu-100ribu kartu, ujar Kadisnaker Ade Afriandi didampingi Sekdisnakertrans Agus Hanafiah. (sein)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.