Ir.H. Herry Dermawan (anggota DPRD Jabar dari Fraksi PAN) (foto:dok.istimewa). |
BADUNG, Faktabandungraya.com,-- Selama pandemi covid-19 hampir dua tahun, sektor perekonomian mengalami guncangan yang sangat luar bisa. Untuk itu, dalam upaya menggeliatkan kembali sektor ekonomi, ditengah semakin menurunya kasus covid-19, kini pemerintah sudah sangat care ( peduli) untuk mendorong bangkitnya perekonomian.
Berbagai program diluncurkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk mendorong dan menggeliatkan kembali perekonomian. Namun, sangat disayangkan, kebijakan sektor perekonomian tersebut tidak didukung dengan anggaran.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Ir.H.Herry Dermawan kepada faktabandungraya.com, saat ditemui di gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.
Dalam rancangan nota keuangan APBD Jabar tahun anggaran 2022, yang disampaikan oleh Gubernur Jabar kepada DPRD Jabar bahwa Total RAPBD Jabar TA 2022 sebesar Rp.31,092 triliun lebih. Namun, setelah kita breakdown untuk sektor perekonomian nilainya sangat kecil yaitu sekitar 2,5 persen dari total RAPBD.
Padahal mitra kerja Komisi II ada 8 Organiasi Perangkat Daerah dan 1 Biro, jadi disini cukup jelas care pemprov Jabar tidak ditunjang dengan anggaran. Sedangkan anggaran itu merupakan kebijakan dalam bentuk angka.
“ Jadi upaya menggeliatkan sektor perekonomian tentunya harus didukung kebijakan anggaran”, tegas Politisi PAN Jabar ini.
Lebih lanjut legislator Jabar dari Dapil Jabar 13 (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar) mengatakan, Komisi II DPRD Jabar membidangi Perekonomian, yang meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.
Dengan cukup banyaknya bidang yang ditangani oleh Komisi II yang tersebar di 8 OPD dan 1 Biro, tentunya sangat sulit dalam mendongkrak sektor perekonomian dengan anggaran hanya sekitar Rp.1 triliun.
‘Sekali lagi saya katakan, Care pemerintah provinsi dalam sektor perekonomian tidak dibarengi dengan kebijakan anggaran, inilah yang sangat kita sesalkan”, tandasnya. (adikarya/husein).