Mirza Agam Gumay : Pertambangan Ilegal Merusak Lingkungan dan Potensi Konflik Sosial

Klik

Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.Mirza Agam Gumay, SmHk dari Fraksi Gerindra (foto:ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Permasalahan pertambangan illegal masih marak di wilayah provinsi Jawa Barat, sehingga kerap kali menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari perijinan hingga masalah teknis yang merusak lingkungan. Bahkan, kerap terjadi konflik social dikawasan pertambangan illegal tersebut.

Kegiatan pertambangan illegal  sudah dapat dipastikan tidak berpedoman  pada prisnsip ekologi yang berdampak  kerusakan lingkungan.  Seperti perubahan bentang alam dan limbah pengelolan  hingga merusak infrastruktur jalan. Karena rata-rata pertambangan menggunakan alat berat dan bahkan kendaraan pengangkut tambang melebihi tonase jalan yang dilewati.

Selain itu, dampak negative dari pertambangan illegal, kerap kali menimbulkan konflik social, terutama di Kawasan pertambangan tersebut berada.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Mirza Agam Gumay, SmHK dari Fraksi Gerindra-Persatuan, mengatakan, kegiatan pertambangan illegal sudah dapat dipastikan tidak memliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

“Nah para penambang illegal inilah yang sebanarnya penyebab rusaknya lingkungan. Karena mereka melakukan penambangan, tidak memikirkan dampak dari kegiatan usahanya. Mereka hanya memikirkan keuntungan, tanpa memikirkan damapak negatifnya terutama terhadap lingkungan”, kata Mang Agam sapaan Mirza Agam Gumay saat dihubungi melalui telepon selulernya, baru-baru ini.

Apakah sudah dilakukan tindakan penegakkan hukum ?..  Sebenarnya pemerintah melalui aparat penegak hukum (APH) sudah melakukan tindakan hukum, tetapi jumlah masih sangat kecil, sedang yang belum ditindak jauh lebih banyak. 

DPRD Jabar dan Pemprov Jabar telah memintak pihak APH untuk menindak semua aktivitas penambangan illegal,  tetapi mungkin sanksi hukumnya kurang tegas dan kurang maksimal, sehingga masih terus tumbuh dan berkembang penambangan illegal, ujarnya.

Mang Agam menambahkan, terkait pertambangan sebenarnya sudah ada peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya juga mengatur soal persyaratan dan sanksi hukumnya. Namun, dalam menerapkan perundangan-ungdangan tersebut , baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai stakeholder masih lemah. Bahkan, kita lihat  pemerintah lebih focus pada upaya untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD) ketimbang memperdulikan kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan tersebut.    

Lebih lanjut, politisi Gerindra Jabar ini mengatakan, kita cukup sering mendengar terjadi konflik social di Kawasan pertambangan.  Konflik pertambangan bisa terjadi karena para pemilik modal pertambangan tidak pernah melibatkan masyarakat setempat  dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.

Banyak perusahaan penambangan yang tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga dianggap sebagai penambang illegal. Padahal usaha kegiatan pertambangan telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P38 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1), bahwa setiap rencana usaha dan atau/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Penambangan galian pasir ataupun batuan lainnya sangat mengganggu kesehatan dan kualitas lingkungan setempat. Kerusakan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan, memang bukan merupakan masalah satu-satunya  yang terjadi akibat penambangan.

“Tapi juga, dampak aktivitas penambang bisa menyebabkan adanya gesekan masyarakat dan berpotensi terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Untuk itu, mau tidak mau kegiatan penambangan illegal harus ditendak tegas, tidak boleh dibiarkan,” tandasnya. (AdiP/sein).