![]() |
Rakerda DPD Partai Demokrat Jabar ( Foto:ist) |
Rakerda ini tak hanya menjadi forum evaluasi dan konsolidasi internal partai, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang strategis membahas isu nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan jadwal Pemilu nasional dan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran
pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain Sekretaris Jenderal DPP Demokrat
Herman Khaeron, Wakil Ketua Umum Dede Yusuf, Ketua Dewan Kehormatan Herlas, dan
Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat Jabar Zulkifly Chaniago.
Dalam pemaparannya, Herman Khaeron
menyebutkan bahwa keputusan MK mengenai pemisahan pemilu legislatif dan
eksekutif tingkat nasional dari pemilu daerah harus disikapi secara serius oleh
seluruh struktur partai.
“Putusan MK ini bersifat final dan
mengikat. Namun dampaknya luas. Kita harus mempersiapkan langkah strategis,
termasuk mengantisipasi potensi kekosongan jabatan legislatif daerah selama dua
tahun ke depan,” jelas Herman.
Sementara itu, Ketua DPD Partai
Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto menekankan bahwa Rakerda ini juga
menjadi momentum reflektif sebelum partai menghadapi rangkaian agenda besar,
seperti peringatan HUT Partai Demokrat dan HUT Kemerdekaan RI.
“Kami ingin program-program ke depan
lebih terstruktur, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih. Mana yang bisa
dikolaborasikan, dan mana yang harus dijalankan secara mandiri, semuanya
dibahas matang di forum ini,” ujarnya.
Anton juga menegaskan bahwa hasil
Rakerda akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh DPC di Jawa Barat.
![]() |
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Demokrat Jabar Zulkifly Chaniago dalam Rakerda |
Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Dewan Pertimbangan DPD Demokrat Jabar, H. Zulkifly Chaniago, menambahkan bahwa
Rakerda tidak hanya membahas isu nasional dan konsolidasi, tetapi juga secara
teknis menyusun program kerja konkret Partai Demokrat Jawa Barat.
“Program-program yang dirumuskan dalam
Rakerda ini akan menjadi acuan pelaksanaan di seluruh DPC se-Jabar. Intinya,
harus realistis, bisa dijalankan, dan memberikan manfaat langsung bagi
masyarakat,” tegas Zulkifly.
Rakerda Partai Demokrat Jawa Barat
2025 diharapkan dapat memperkuat struktur internal partai sekaligus
mempersiapkan strategi jangka pendek dan menengah menghadapi dinamika politik
nasional dan daerah pasca-Pemilu. (AdiP/syaf/sein).