 |
| Anggota DPRD Jabar Drs.H.Daddy Rohanady dari Fraksi Gerindra |
PIT,
yang bertujuan mengelola kuota penangkapan ikan dengan pendekatan berbasis
kuota, menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam upaya
melestarikan ekosistem laut Indonesia yang kaya dan mendukung perekonomian
kelautan. Namun, bagi Daddy Rohanady, meskipun kebijakan ini penting untuk
konservasi laut, implementasinya harus adil dan tidak membebani nelayan kecil,
yang menjadi ujung tombak sektor perikanan di Indonesia.
"Prinsip PIT
yang berorientasi pada pencegahan overfishing dan pengelolaan kuota penangkapan
ikan, jelas merupakan langkah positif bagi kelestarian sumber daya laut kita.
Namun, implementasinya harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan
proporsional," tegas Daddy dalam rilisnya.
Menurutnya, kebijakan
yang hanya indah di atas kertas namun sulit diterapkan di lapangan, khususnya
bagi nelayan kecil, harus dihindari. "Kami menolak jika kebijakan ini malah menyulitkan nelayan tradisional
yang sudah hidup dari laut selama bertahun-tahun. Regulasi kuota, zonasi, dan
kewajiban teknologi pemantauan harus dirancang dengan mempertimbangkan
keberpihakan pada nelayan kecil," tambahnya.
Pentingnya
Keadilan Sosial
Salah satu
kekhawatiran utama adalah potensi beban baru yang mungkin ditanggung oleh
nelayan kecil seiring diberlakukannya program PIT berbasis kuota pada 1 Januari
2026. Daddy mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengarah pada beban biaya
tambahan, terutama dalam hal teknologi pemantauan yang diharuskan untuk
kapal-kapal nelayan kecil.
"Kami sangat
mendukung adanya subsidi dan insentif teknologi untuk kapal-kapal kecil, serta
penguatan koperasi nelayan yang bisa membantu mereka mengakses alat dan
teknologi yang dibutuhkan. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk
melestarikan laut malah menjadi beban tambahan bagi nelayan tradisional yang
sudah kesulitan dengan biaya operasional mereka," jelas Daddy.
Selain itu, Gerindra
juga mendorong agar implementasi PIT disertai dengan penyederhanaan
birokrasi kuota serta penguatan peran koperasi nelayan sebagai mitra strategis
dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya ikan. Dengan adanya koperasi yang
kuat, nelayan bisa lebih mudah beradaptasi dengan regulasi baru dan mengakses
berbagai insentif yang diberikan pemerintah.
Laut
untuk Rakyat, Bukan untuk Segelintir Pengusaha
Daddy juga menegaskan
pentingnya partisipasi nelayan dalam pengawasan sumber daya ikan. "Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan hanya arena bisnis bagi
segelintir pelaku besar. Nelayan kecil harus dilibatkan dalam setiap tahap
kebijakan yang terkait dengan sumber daya laut, terutama dalam hal pengawasan
dan keberlanjutan ekosistem perairan," ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa
nelayan kecil memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan
laut Indonesia. Oleh karena itu, program PIT harus mampu memastikan bahwa
keuntungan dari kelestarian laut tidak hanya dinikmati oleh segelintir
pengusaha besar, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian.
Komitmen
Gerindra dalam Mengawal Kebijakan PIT
Sebagai partai yang
memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, Gerindra menyatakan akan terus
mengawal kebijakan PIT ini agar benar-benar seimbang antara aspek kelestarian dan keadilan sosial. Pihaknya berjanji untuk memperjuangkan kebijakan yang tidak hanya
mengutamakan konservasi laut, tetapi juga mengedepankan keberpihakan pada
nelayan kecil yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat
pesisir.
Gerindra juga akan
memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi alat untuk pengendalian
sumber daya laut, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat kelautan, dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi
oleh nelayan kecil. "Kami akan terus mengawal kebijakan ini dengan prinsip keadilan dan
keberpihakan kepada nelayan kecil," tutup Daddy. (sein).
