Komisi V DPRD Jabar Soroti Ketimpangan Distribusi Guru di Majalengka

Klik

Ketua Komisi V DPRD Jabar H. Yomanius Untung saat kunker ke KCD Pendidikan Wilayah IX Kab.Majalengka


  

MAJALENGKA, Faktabandungraya — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih belum meratanya distribusi tenaga pendidik di sejumlah daerah di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Majalengka. Kondisi tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, H.Yomanius Untung, menegaskan bahwa pemerataan tenaga pendidik merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, pemenuhan jumlah guru sesuai bidang keahlian menjadi hal yang tak bisa ditawar jika Jawa Barat ingin melahirkan generasi unggul.

“Terpenuhinya tenaga pendidik menjadi kunci penting untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas. Karena itu, persoalan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah,” ujar Yomanius dalam kunjungan kerja ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX di Kabupaten Majalengka, Selasa (4/11/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester II Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, rehabilitasi, hingga sarana pendukung pendidikan lainnya.

Menurut Yomanius, evaluasi ini penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Hasilnya nanti akan dijadikan bahan rekomendasi bagi pemerintah provinsi dalam menyusun langkah strategis peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Jawa Barat.

“Kami berfokus untuk menyisir berbagai persoalan pendidikan di lapangan. Tentunya akan ada solusi dari pihak terkait, dalam hal ini dinas pendidikan,” tegasnya.

Rombongan Komisi V DPRD Jabar foto bersama usai reker dgn KCD Pendidikan Majalengka

Politisi yang akrab disapa Untung itu menambahkan, persoalan kekurangan tenaga pendidik sejatinya bukan hal baru di Jawa Barat, terlebih di wilayah pelosok dan pedalaman. Selain kendala akses, faktor kesejahteraan guru juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.

“Ketersediaan tenaga pendidik sudah menjadi persoalan lama, terutama di daerah pedalaman. Kendalanya bukan hanya soal akses, tapi juga kesejahteraan yang belum merata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yomanius juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara bidang keahlian guru dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Menurutnya, hal ini bisa berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar-mengajar.

“Kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai ketersediaan guru yang belum linear dengan mata pelajaran yang diampu. Selain memfasilitasi kemudahan akses pendidikan, kami juga berkomitmen memastikan kualitasnya sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pendidikan,” pungkasnya. (*/sein).