Pansus XI DPRD Jabar Bersama Dinas SDA Tinjau Satpel Cibeet–Cilamaya di Purwakarta

Klik

Pansus XI saat mengunjungi Daerah Irigasi Pundong Cilamaya Kab.Purwakarta

PURWAKARTA, Faktabandungraya,--- Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemanfaatan Air Permukaan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Satuan Pelaksana (Satpel) Cibeet–Cilamaya yang berlokasi di Desa Karang Mukti, Kabupaten Purwakarta, Rabu (8/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Pansus XI untuk meninjau langsung daerah-daerah yang memanfaatkan sumber air permukaan, guna memperoleh gambaran faktual sebagai bahan penyusunan regulasi daerah.

Rombongan Pansus XI DPRD Jabar didampingi oleh Kepala Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas SDA Provinsi Jawa Barat serta Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai (WS) Citarum. Selain mengunjungi kantor Satpel Cibeet–Cilamaya, rombongan juga melakukan peninjauan lapangan ke Daerah Irigasi Pundong–Cilamaya.

Anggota Pansus XI DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, H. Zulkifly Chaniago, BE, membenarkan adanya kunjungan tersebut. Ia mengatakan, peninjauan lapangan ini dilakukan dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan Air Permukaan.

“Kunjungan ini penting untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan air permukaan di lapangan, khususnya pada sistem irigasi yang menopang sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat,” ujar Zulkifly.

Dalam kesempatan itu, Pansus XI menerima pemaparan dari Dinas SDA Jawa Barat terkait sistem pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan, termasuk tantangan dan potensi yang dihadapi dalam menjaga ketersediaan air bagi irigasi dan masyarakat.

Zulkifly menjelaskan, saat ini Pansus XI tengah menghimpun berbagai masukan dan data lapangan yang nantinya akan dikaji secara mendalam dan dirumuskan dalam penyusunan Ranperda Pemanfaatan Air Permukaan.

“Kami ingin Ranperda ini disusun secara komprehensif, berbasis data dan kondisi riil di lapangan, sehingga mampu menjamin pengelolaan sumber daya air yang adil, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat,” pungkasnya. (syaf/sein).