Toni Wijaya: RKPD 2027 Harus Fokus Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

Klik

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung mengikuti kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2027, di Hotel Grandia, Bandung

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya, S.E., S.H. menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Bandung agar tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grandia, Bandung, Senin (2/2/2026).

Menurut Toni, RKPD tidak sekadar agenda tahunan, melainkan instrumen kunci untuk menjawab persoalan utama perkotaan, khususnya pengangguran dan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa kedua isu tersebut harus menjadi prioritas substantif, bukan hanya target administratif.

“Pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan harus menjadi fokus utama dalam RKPD 2027,” ujarnya.

Ia mendorong agar penyusunan RKPD dilakukan secara terukur, lintas sektor, dan berbasis kewilayahan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Dalam upaya menekan pengangguran, DPRD mendorong penguatan penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor jasa perkotaan, serta pelatihan kerja yang terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha.

“Pengangguran terdidik harus dijawab dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital,” katanya.

Sementara itu, dalam penanganan kemiskinan, Toni menekankan pentingnya transformasi dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi program lintas perangkat daerah dan penggunaan data terpadu dinilai penting agar intervensi pemerintah lebih efektif.

Ia juga menegaskan pentingnya kualitas belanja daerah, di mana setiap anggaran harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.

“RKPD 2027 harus menjadi jembatan antara visi pembangunan dan kebutuhan konkret masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik,” tuturnya.

DPRD Kota Bandung, lanjut Toni, berkomitmen mengawal penyusunan RKPD 2027 secara kritis dan konstruktif agar menghasilkan dokumen perencanaan yang inklusif dan berpihak kepada rakyat. (rio/red).